GAMBARAN PEMUDA PEMUDI INDONESIA SAAT INI
Pemuda-pemudi
sekarang bisa dibilang sudah mempunyai zaman yang berbeda dengan pemuda-pemudi
zaman dahulu. Yang dimasud adalah
pemikiran mereka, ya bisa dibilang sudah modern. Pergaulan dengan lawan jenis
pun seperti tak ada batas sama sekali, gaya pergaulan mereka yang begitu fulgar
di depan umum yang seolah-olah ingin membuat iri kepada setiap orang yang
malihatnya. Ini tak ubahnya karena pengaruh globalisasi yang sangat begitu
cepat berkembang, termasuk yang berperan penting adalah perkembangan teknologi.
Kita tau sendiri, dizaman sekarang pemuda mana yang tidak mempunyai ponsel?,
bahkan ponsel sudah merupakan salah satu kebutuhan primer, apalagi di lingkup
dunia mahasiswa. Tak hanya itu perkembangan teknologi yang lain juga sangat
berpengaruh penting, seperti internet yang setiap saat orang bisa akses semua
jejaring dengan mudah dan murah. Film juga sangat berpengaruh besar dalam
perubahan kepribadian seseorang, dari gaya berpakaian, rambut, tingkahlaku
bahakan pergaulan-pergaulan lainya.
Bila di bahas lebih mendalam perubahan
yang cukup berpengaruh besar adalah mengenai pergaulan mereka, pergaulan dengan
lawan jenis yang bukan mukhrimnya sudah tidak tak asing lagi dikalangan muda
zaman sekarang. Membahas masalah perasaan khususnya, itulah isi dalam fikiran
mereka (perasaan yang maksud dalam pembahasan ini adalah perasaan dalam tanda
kutip). Yang manjadi pertanyaan adalah memang tujuan hidup di dunia ini hanya
mencari jodoh? Ya, itu lah jawaban bagi mereka yang belum cukup dewasa untuk
berfikir, banyak kasus-kasus bunuh diri dari kalangan pemuda/pemudi dikarenakan
hanya masalah pribadi yang sepele ini. Sungguh sangat meruginya bila hidup
hanya memikirkan masalah perasaan, seolah-olah tugas lain seperti ibadah,
kerja, kuliah, atau yang lainya adalah nomor yang terahir.
Cobalah berfikir lebih dewasa wahai
pemuda-pemudi, boleh saja memikirkan perasaan, tapi ada batasnya, bahkan ada
waktunya itu akan muncul sendiri dengan berjalan seiring waktu
PEMERATAAN PENDIDIDKKAN DI INDONESIA
Menginjak abad ke-19, dimulailah suatu kajian umum tentang apa
yang dinamakan sebagai pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah suatu
kajian mengenai baik statistik laju pertumbuhan itu sendiri ataupun social impact yang
mungkin terjadi daripadanya. Mengenai laju statistik itu sendiri interval
pertumbuhan dari tahun 1930-1960 mencetak angka 1%, sedangkan tahun
1960-sekarang interval itu mencetak angka 2% (lihat: Iskandar N., Does Sampurno
“Masalah Pertumbuhan di Indonesia“). Penduduk dunia pada tahun 2011 diperkiran sudah
menginjak angka 8 milliar. Percepatan laju jumlah penduduk mungkin saja
dipengaruhi beberapa hal, salah satunya adalah dengan semakin majunya teknologi
di bidang medis dimana semakin banyak ditemukan pengobatan untuk penyakit yang
dulunya merupakan sebuah epidemik. Hal lain yang mempengaruhi laju jumlah
penduduk secara geopolitis adalah dikarenakan pasca Perang Dunia II, sudah
tidak ada perang frontal yang dapat berdampak langsung pada laju pertumbuhan
penduduk dunia.
Namun, pertumbuhan penduduk yang sedemikian rupa (biasa disebut Baby Booming) tidak berarti tidak memunculkan masalah baru
untuk dihadapi oleh komunitas dunia. Setelah terjadinya Baby Booming, barulah disadari bahwa pertumbuhan penduduk
merupakan salah satu faktor penting untuk munculnya masalah sosial ekonomi yang
mungkin terjadi. Salah satu masalah pelik yang muncul dari peledakan jumlah
penduduk dapat dirasakan pada sektor pendidikan. Masalah ini biasa dirasakan
oleh negara berkembang yang memiliki kuantitas penduduk yang cukup
mencengangkan, sebut saja Indonesia, India, dan negara-negara di benua Afrika.
Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah
penduduk mencapai 250 juta jiwa. Masalah pendidikan adalah salah satu masalah
bangsa yang tidak pernah tuntas dibahas dari era revolusi sampai era reformasi.
Kesalahan pada kebijakannya kah, pengeksekusi kebijakannya kah, atau warga
negaranya sendiri, tidak ada yang bisa menjawab. Satu yang bisa dipahami secara
gamblang bahwa pendidikan di Indonesia tidaklah merata walaupun sudah
diciptakan suatu standar pendidikan. Sebagai contoh kecil, jumlah sekolah dasar
dan menengah tentulah berbeda antara di provinsi DKI Jakarta dan Sumatera
Utara. Atau contoh lainnya, tentulah kualitas pendidikan yang dapat diberikan
oleh universitas di Pulau Jawa berbeda dengan fasilitas pendidikan yang dapat
diberikan oleh universitas yang berada di Pulau Kalimantan.
Konstitusi dasar Republik Indonesia menetapkan bahwa
seminimal-minimalnya 20% dari APBN haruslah dialokasikan kepada sektor
pendidikan. Namun nampaknya, halaman ini selalu terlewat (ataupun sengaja
dilewat) dari era Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Ibu Mega, ataupun Pak Beye.
Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar tidak pernah mencicipi anggaran 20%
seperti yang tertulis di konstitusinya. Agak miris jika dibandingkan dengan
tetangga kita yang lebih kecil seperti Singapura atau Brunei Darussalam.
Masalah ini, bahwasanya masih diperbincangkan hingga saat ini.
Sudahlah tentu, pemerintah sebagai suatu badan eksekutif harus merealisasikan
pemerataan pendidikan. Pada suatu kesempatan, Plt. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, Prof. Suyanto, Ph. D., usai
mendampingi Menteri Pendidikan Nasional dalam conference press di Gedung Grand
Kawanua Convention Center, Manado Sulawesi Utara ada menyebutkan, “Yang
utama adalah semakin merata. Jadi penyebaran medali itu makin merata ke
daerah-daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerataan kaulitas pendidikan itu sudah
on the track, sesuai jalannya,” dalam komentarnya mengenai OSN tingkatkan
pemerataan pendidikan. Tentunya, beliau kurang think out of the box. Kualitas pendidikan tidak dapat begitu saja
diukur melalui penyebaran medali OSN. Kemendiknas sebagai salah satu elemen
eksekutif seharusnya mengadakan survei lapangan nyata. Apakah benar dana
Bantuan Operasi Sekolah sudah sampai di tangan pengelola sekolah tanpa rantai
korupsi yang panjang? Atau apakah Ujian Nasional dapat dijadikan acuan standar
untuk Indonesia mengingat bedanya materi yang mungkin sudah tersampaikan antara
Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur? Itu sudah selayaknya menjadi
pekerjaan rumah bagi Kemendiknas.
Dilain pihak, kita tidak dapat terus menerus mengukur pendidikan secara fisik saja. Fisik yang dimaksud disini adalah fasilitas, sarana, prasarana, pendukung alat praktikum, jumlah tenaga pengajar, dan lain lain. Indonesia juga harus mulai berpikir di sisi psikologis, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. Sisi psikologis yang dimaksud adalah bahasan abstrak mengenai pemerataan pendidikan. Untuk lebih memahami sisi psikologis tersebut terdapat ilustrasi yang dapat dijadikan acuan. Malaysia sebagai negara tetangga kita yang berjumlah lahan dan populasi lebih sedikit, mempunyai visi pendidikan “Menjadikan Malaysia sebagai Negara dengan Kualitas Pendidikan Terdepan di Asia Tenggara.” Indonesia, sebagai bangsa yang kita banggakan seharusnya merubah visi pendidikannya, bukan hanya “menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermoral”, akan tetapi visi ini harus diletakkan di dalam kerangka globalisasi ini, yaitu “menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermoral yang terdepan di Asia Tenggara”. Oleh karena itu, kompetisi bangsa ini harus diletakkan di dalam konteks dunia global yang memang membutuhkan kemampuan kompetisi yang hebat.
Kesimpulan yang mungkin dapat ditarik adalah masalah pendidikan
Indonesia masih menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Setiap
pihak tertuduh mungkin akan berlomba untuk mencuci tangan. Namun, yang penulis
harapkan, pembaca adalah kaum intelektual yang tidak hanya mau berkomentar tapi
juga ikut turun tangan dalam kerja nyata. Dimulai dengan usaha kecil yang
mungkin bisa saudara bisa lakukan di lingkungan saudara, mungkin suatu saat
akan menjadi chain reaction yang
berpengaruh terhadapa keseluruhan elemen sinergis bangsa.
Kesimpulan
Masa depan kehidupan bangsa dan negara akan
banyak sekali ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah pada saat ini. Apalagi pemerintah juga cenderung semakin liberal
dalam melaksanakan kebijakan ekonominya. Sementara itu tuntutan untuk membangun
secara berkelanjutan juga semakin meningkat selaras dengan semakin besarnya
ongkos yang harus kita pikul dengan semakin rusaknya lingkungan hidup, yang
dapat dilihat dengan semakin banyaknya bencana alam yang merenggut banyak nyawa
dan material akhir-akhir ini. Oleh karena itu Indonesia tidak lagi dapat
mengabaikan pelestarian lingkungan hidupnya.
Trade off antara mengedepankan kepentingan jangka pendek (kepentingan generasi sekarang) dengan kepentingan jangka panjang (kepentingan anak cucu kita) harus segera diambil keputusannya. Sudah saatnya kita hidup bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, namun harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang yang akan hidup di Indonesia. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi agar supaya keputusan apapun yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan ekonomi harus menjaga lingkungan hidup serta mempertimbangan aspek sosial masyarakat. Untuk itulah Indonesia sudah saatnya menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral agar supaya lebih efektif dalam menjaga lingkungan hidup kita. Namun demikian kebijakan dengan program yang baguspun tidaklah dapat menjamin keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Banyak bukti menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah implementasi dari kebijakan yang diambil. Oleh karena itulah perlu disiapkan suatu environment agar tujuan pembangunan berkelanjutan berhasil. Dalam hal ini kebijakan ataupun program tersebut. mempertimbangkan baik dari sisi teknis, legal, fiskal, administrasi, politik, etik dan budaya agar mudah diimplementasikan.
sumber;https://adeputu.wordpress.com/2011/10/05/isd-paper-pemerataan-dan-kualitas-pendidikan-di-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar